oleh

Terkait Alsintan Dinas Pertanian Banyuasin Sedang Cross Chek Lapangan

LMC l Banyuasin-Sumsel’ Adanya Alat Pertanian yang masuk Banyuasin dengan cara dikontrakan Membuat Curiga Ormas GP-MBM Banyuasin bahkan mencurigai ada kelompok tani fiktip di Jabar dan Jateng dan meminta pihak terkait segera bertindak dan terkait masalah ini pihak Dinas Pertanian juga sudah membentuk tim dan sedang Cross Chek Lapangan terkait hal ini.

Kepala Dinas Pertanian Banyuasin Melalui Kadis Kominfo Erwin Ibrahim dikonfirmasi ulang terkait hal ini Senin Malam Via Whatsapp (05/11) Mengatakan

“Bantuan pemerintah berupa alat2 pertanian dilarang/tidak boleh diperjual belikan. Terkait dengan bantuan dari daerah lain seperti jabar dan Jateng yang disewakan ke daerah banyuasin kami masih mengecek dilapangan dan itu tergantung kebijakan pengelola alsintan di wilayah setempat seperti kebijakan UPJA yg mengelola alat tsb dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka”.

Sementara Minggu lalu kepada media ini Minggu (28/10) Pentolan Ormas GP-MBM Banyuasin Darsan Menjelaskan.

“Masyarakat Dalam rangka optimalisasi dan produktivitas hasil pertanian Pemerintah sudah menyiapkan payung hukum berupa peraturan menteri pertanian dalam rangka pengelolaan alsintan tertuang dalam  Permentan RI No 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Menumbuhkan dan Mengembangkan UPJA.

Melalui Permentan tersebut, alsintan yang dibagikan kepada kelompok tani dikelola secara profesional melalui kerja sama antara Dinas Pertanian Daerah dengan gapoktan, di mana penggunaan alsintan oleh petani dikenai biaya untuk perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pengurus UPJA. Dengan demikian, dana dari petani kembali kepada petani melalui kelompoknya.

“Patut diduga adanya unsur memanipulasi data terhadap keberadaan kelompok tani di Jabar dan Jateng, jika hal ini diperdalam oleh penegak hukum saya yakin pasti ada yang salah dalam tata kelolanya”,katanya. (MD)

Komentar