oleh

BPN Tanggamus melakukan Hak Jawab

-Daerah-32 views

LMC] Lampung-Tanggamus BPN Tanggamus membantah dugaan pengukuran program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tahun 2017 di Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Kadus dan Pokmas tanpa didampingi oleh pihak BPN. Hal tersebut dikatakan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, Sudarman, melalui pesan WhatsApp yang diterima Portallampung.co, Rabu (17/10/2018) kemarin.

“Berdasarkan berita yang sempat beredar di beberapa media online terkait hal tersebut, kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus merasa keberatan dan menyampaikan hak jawab, karena hal itu adalah tidak benar,” kata Sudarman.

Berikut penjelasan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus

Terkait dengan dugaan pengukuran PTSL Pekon Ketapang dilakukan oleh Kadus dan Pokmas tanpa didampingi oleh pihak BPN adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah.

BPN meminta kepala dusun dan pokmas untuk melakukan inventarisasi bidang-bidang tanah dalam rangka pembuatan peta kerja di wilayah kerja masing-masing dengan konsep pemetaan partisipatif.

Perangkat Pekon/Dusun, Pokmas dan Babinsa melakukan pendampingan dalam setiap pelaksanan kegiatan pengukuran kadastral bidang-bidang tanah baik di pekarangan, sawah maupun di kebun.

Terkait dengan perbedaan luas yang menjadi keluhan warga, antara luas alas hak dan luas pada sertifikat, disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran yang dilakukan saat pembuatan alas hak dan pembuatan sertifikat, adapun perbedaan luas yang mencolok dikarenakan sebagian tanahnya terindikasi masuk dalam kawasan hutan, dan staf pengukuran Kantor Pertanahan Tanggamus sudah melakukan pengecekan kembali.

Kantor Pertanahan Tanggamus mengharapkan segenap komponen masyarakat termasuk kawan-kawan media di wilayah Tanggamus bersama-sama menyukseskan program-program strategis nasional, khususnya PTSL untuk pelaksanaan yang lebih baik” papar Sudarman

Sebelumnya diberitakan, sejumlah masyarakat Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus mengeluhkan bahwa tanah mereka diukur oleh Pokmas tanpa didampingi oleh pihak BPN Tanggamus pada program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Sehingga ukuran tanah yang menjadi hak mereka diduga tidak sesuai dengan ukuran tanah yang mereka miliki. [Zairi]

Penulis: Tim

Komentar

News Feed