oleh

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Arkoni-Azwar Hamid

LMC l Banyuasin- Sengketa Pilkada Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan tuntutan dari Penggugat, Ke-Empat Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten Banyuasin.yang di Wakili Pengacara dari H. Arkoni Md dan H. Azwar Hamid.

Afifuddin. SH dan Ir. Ahmad Fuad Anwar Mengatakan, mengataka jika hasil sidang perdana dengan Agenda Tuntutan Kecurangan Pilkada Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan MK telah menerima permohonan Paslon Arkoni dan Azwar Hamid, dalam sidang yang di gelar di Gedung MK , Jalan Merdeka Barat No.6 Rt.2 Rw.3 Jakarta Utara, Kamis (26/7).

Dimana poin gugatan’ Di dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Banyuasin 218, telah terjadi kecurangan yang fatal yang dilakukan Oleh Paslon Nomor Urut 5 Pasangan Askolani dan Slamet, sehingga Pilkada Kabupaten Banyuasin Cacat Demi Hukum.

Dengan Nomor Lapor: No.71/hk.3.1-Kpt/167/kpu/-Kab/v11218 Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 218 Mahkamah Konstitusi memutuskan dan  mengabulkan tuntutan kecurangan Pilkada Banyuasin di 219 Desa dan 625 Tps 219 Desa dan 625 Tps dari 19 Kecamatan yang ada di Banyuasin.

Lebih Lanjut Afifuddin Batubara. SH, mengatakan,  berdasarkan alat bukti dari P.1 sampai P.51 sudah disahkan diketok palu menerima materi permohonan dalam petitum (tuntutan) di 625 Tps Dan 219 Desa di 19 Kecamatan diantaranya, 1 Kec, Air salek Tps 1.2, Desa Air Solok Batu Tps 2, Desa Bintaran 1, 2, 3 dan 4, Desa Damarwulan Tps 5, Desa Enggal Rejo Tps 4, Desa Saleh Agung Tps 2, Desa Saleh Jaya Tps.3, Desa Saleh Makmur Tps 1 dan lain sebagainnya, diteruskan pada tanggal 31/7/218, mendengarkan jawaban KPU Panwas, Bawaslu dan pihak terkait yaitu Askolani-Selamat Soemosentono” ” ungkap nya.

Sementara itu Komisioner KPU  Banyuasin Salinan saat dikonfirmasi mengatakan.

Jika pihak nya sampai saat ini masih menunggu Surat Keputusan resmi dari MK.

”saat ini kami belum menerima surat keputusan yang resmi mengenai masalah ini”namun apabila surat keputusan Mk sudah kami terima, maka akan kami lakukan siaran Pers secara resmi, intinya kami juga masih menunggu surat keputusan Mk Tanggal (31/7/18) mendatang “.jelasnya (Mamad)

Komentar